REPUBLIKA.CO.ID,LOMBOK TENGAH- Anggota DPR RI Komisi VI, Azam Azman Natawijaya menolak rencana pemerintah untuk membubarkan Perum Bulog. Pasalnya, jika dibubarkan maka tidak ada penyangga stabilisasi harga termasuk malah tidak terkendali harga beras. Selain itu, banyak masalah yang masih memerlukan peran Bulog.
“Jangan dibubarkan, tapi diperbaiki. Jangan karena ada tikus dan tidak bisa membuat produk bagus terus dibubarkan,” ujarnya kepada wartawan di Lombok Tengah saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (28/4).
Menurutnya, saat ini lebih baik, pemerintah mendorong agar Bulog bisa memperbaiki kualitas kerja. Pasalnya, selama ini banyak keluhan dari masyarakat tentang beras yang disalurkan Bulog dalam keadaan busuk.
Ia menilai salah satu faktor yang menyebabkan beras di Bulog busuk adalah tidak ada pengendalian dalam pola pembelian beras dan gabah. Dimana, penjual gabah dan penggilingnya merupakan orang yang sama. Sealin itu, Bulog bekerja tidak maksimal dalam pengendalian.
“Gabah dibeli dari A dan digiling oleh A lagi. Apakah betul gabahnya bagus? Waktu dikembalikan lagi beras bisa jelek. Atau gabah memang jelek,” ungkapnya.
Azam berharap agar Bulog lebih ketat melakukan kontrol, pengendalian serta integritas. Dimana, kualitas gabah atau beras harus sesuai dengan uang yang dibayarkan. Serta menambah orang dan mempunyai Rice Mill sendiri.
Kepala Divisi Regional Bulog NTB,, Sugit Tedjo Mulyono mengatakan pihaknya siap mengikuti dengan keputusan apapun yang diambil terkait wacana pembubaran Bulog. Pasalnya, pemerintah sudah pasti mempunyai solusi ketika Bulog dibubarkan.
“Kami siap mengikuti kebijakan pemerintah. Kalau kami dibubarkan negara punya pilihan terbaik gak mungkin pemerintah mau membubarkan tanpa ada solusi,” katanya.
Terkait dengan masalah yang dikeluhkan anggota DPR RI Komisi VI, Ia membantah jika di NTB harga gabah jatuh dan beras busuk di NTB. Pasalnya, pihaknya selalu melakukan survei independen di lapangan. Selain itu, pihaknya pula menilai kondisi gabah di Bima dan Sumbawa memiliki kadar air 30 persen sehingga dibayar lebih kecil namun sesuai ketentuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
