REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) memprediksikan rasio gini atau kesenjangan sosial ekonomi Indonesia akan meningkat dari 0,42 menjadi 0,44 pada 2015.

"Hal ini disebabkan kebijakan dan regulasi pemerintah kita tidak terbaca secara jelas untuk mendukung ke arah redistribusi pendapatan maupun kekayaan yang jurang ketimpangannya sudah dalam dan terburuk sejak Indonesia merdeka," kata Ketua Umum Akses Suroto di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia menilai pemerintah terlihat kurang serius dalam membangun infrastruktur sosial dimana pemerintah mestinya membangun kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat. Oleh karena itulah pihaknya memprediksikan kesenjangan akan semakin meningkat.

"Pemerintah juga belum mengeluarkan paket kebijakan atau strateginya untuk menurunkan rasio gini yang sudah parah tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) juga reduktif terhadap Visi Nawacita," katanya.

Ia mengatakan target penurunan rasio gini di RPJMN 0,40 padahal Nawacita menargetkan 0,30. Suroto juga berpendapat, arah strategi kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Jokowi-JK selama setengah tahun pertama ini tidak banyak mengalami perubahan mendasar.

"Akibatnya, kesenjangan ekonomi atau rasio gini justru berpotensi naik dan bukan turun seperti yang dijanjikan dalam visi Nawacita," katanya.

Hal tersebut kata dia tercermin dari kebijakan fiskal yang hanya terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran dan penyediaan "paket input" lainya untuk menggenjot komoditas ekspor melalui skema utang luar negeri. "Pola kebijakan ekonomi Pemerintah sebelumnya yang telah menciptakan "double defisit" dan kesenjangan ekonomi akut dengan rasio gini 0,42 sepertinya tidak mendapat respon serius," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika