REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangi nota kesepahaman dengan pemerintah Cina dalam hal pembiayaan senilai 50 miliar dolar AS atau senilai Rp 646 triliun. Untuk apa saja kah dana sebanyak ini?

Rini menjelaskan, angka 50 miliar dolar AS berasal dari dua bank asal Cina, Cina Development Bank dan ICBC. Jumlah tersebut, lanjut Rini untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah, termasuk 10 miliar dolar AS di antaranya akan disalurkan untuk PLN. Suntikan kepada PLN ditujukan untuk pembangunan transmisi dan power plant, mendukung target penambahan kapasitas listrik sebesar 35 ribu megawatt.

"Sedangkan yang 40 miliar dolar itu sekarang salah satunya yang kita bicarakan adalah untuk PT Antam (persero) Tbk. Untuk smelter, dan lainnya. Dan saat ini kita bicarakan dalam kita keluarkan obligasi untuk pembiayaan trans sumatra. Bakauheni sampai ke Terbanggi Besar," jelas Rini, Jumat (24/4).

Selain untuk pembiayaan proyek listrik dan pembangunan trans Sumatra, pembiayaan dari Cina juga akan digunakan untuk pembangunan speed train atau kereta cepat oleh Wika dan light train oleh Adi Karya.

"Juga kepada Pelindo 2 untuk pembangunan tambahan di Sorong," ujar Rini.

Mengenai rincian jumlah dana bagi masing-masing proyek, Rini menyebut masih dalam pengkajian. Rini sendiri juga mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa memilih Cina sebagai partner adalah karena Cina tidak meminta jaminan apapun kepada pemerintah Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika