REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Researcher, Center of Macroeconomics and Finance, Indef, Riza Annisa Pujarama menyoroti beban kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang akan ditanggung pemerintahan Prabowo Subianto. Riza menyampaikan, profil utang jatuh tempo Indonesia untuk 2025 sangat tinggi yakni sebesar Rp 775,90 triliun atau naik dari outlook APBN 2024 sebesar Rp 553,10 triliun. 

"Itu belum sama pembayaran suku bunga utangnya. Sehingga ini untuk semakin tinggi risiko, kita butuh uang, maka suku bunga SBN-nya pasti bisa naik dan di RAPBN 2025 ini tergambar jadi 7,1 persen," ujar Riza saat diskusi publik Indef bertajuk "RAPBN 2025 di Masa Transisi: Apa Saja yang Harus Diantisipasi?" di Jakarta, Ahad (18/8/2024).

Riza memaparkan, total utang Indonesia hingga Juli 2024 sendiri telah mencapai Rp 8.502 triliun. Riza mengatakan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8.144 triliun. 

Riza menilai tingginya pembiayaan utang akan mendorong naiknya bunga utang yang harus ditanggung pemerintah.

Riza juga menyoroti keputusan pemerintah menaikkan imbal hasil surat berharga negara atau yield SBN tenor 10 tahun sebesar 7,1 persen atau lebih tinggi dari tahun ini yang sebesar 6,7 persen.  "Kenapa kita harus perhatikan adalah yield-nya, imbal hasil dari penarikan utang kita itu sangat tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara Asia, yang paling tinggi itu adalah India dan Indonesia, 6,7 persen," ucap Riza. 

Riza menilai pemerintah perlu mewaspadai dampak dari tingginya imbal hasil SBN. Riza menyebut biaya utang Indonesia juga menempati posisi teratas di Asia Tenggara dan akan memberatkan di masa depan.

"Perlu upaya untuk bisa menurunkan yield bond ini, obligasi SBN pemerintah. Ini mengindikasikan risiko membeli obligasi kita semakin besar. Jadi ada risiko kesulitan pendanaan tahun depan, sehingga SBN meningkat, yield meningkat," kata Riza. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika