REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berupaya agar pembangunan infrastruktur nasional terlaksana sesuai rencana yang ditargetkan. Sehingga, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen bisa terlaksana.
“Seperti kita ketahui, //If you build infrastructure, you build a nation//, kita harus berkontribusi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai rencana,” kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam acara Konsultasi Regional pada Rabu (21/4), sebagaimana siaran pers yang diterima //Republika//.
Dikatakannya, sejumlah kalangan menunjukkan pesimisme dalam pencapaian target tersebut. Makanya, ia ingin membuktikan bahwa pandangan tersebut keliru. Penterapan anggaran akan dilakukan sesuai dengan rencana agar tidak dikebut pada akhir tahun.
Senada dengan Menteri Basuki, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, sebagai kementerian yang mempunyai anggaran tertinggi dengan Pagu Rp 118 triliun, Kementerian PU-Pera mendapatkan tantangan mengoptimalkan eksekusi program dengan sisa bulan di 2015.
"Kementerian juga ditanggungjawabi menjadi motor pencapaian target pembangunan kita, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan,"katanya
Di mana, jika ekonomi ingin tumbuh, perlu ada jalan yang bagus. Jika jalan bagus, ekonomi tumbuh. Ujung-ujungnya, pengangguran pun berkurang. "Kalau jalan bagus, transportasi dan kebutuhan pokok lancar, itu akan mengurangi inflasi karena banyak sentra produksi dan ekonomi saat ini belum terhubung sampai pelosok,” tambah Askolani.
Diungkapkan Askolani berdasarkan hasil studi, penambahan 10 persen infrastruktur dapat memberikan dampak kenaikan PDB sebesar 0,2-0,5 persen. Dirinya menyatakan bahwa belanja modal dengan nyata mampu mempercepat ekonomi dibandingkan belanja lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Priatna menyebutkan selain ketahanan pangan, konektivitas dan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur ke-PU-an harus juga mendukung dimensi pembangunan manusia dan sektor unggulan seperti pariwisata dan industri.
Selain itu, kata dia, juga yang perlu diperhatikan adalah dimensi pemerataan kewilayahan antar kelompok, antar daerah dan lain-lain. Kalau di satu daerah memerlukan anggaran yang besar maka diberikanlah anggaran yang besar sesuai kebutuhan tersebut.
"Misalnya ada satu daerah jalan mantapnya sangat kurang, persentasenya lebih kecil. Jalan mantap di tempat lain sudah sangat tinggi. Maka anggaran harus lari ke yang infrastrukturnya kurang tersebut,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika