Senin 20 Apr 2015 17:52 WIB

Pengamat Desak Pemerintah Realisasikan Pembangunan Infrastruktur

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Satya Festiani
Suasana pembangunan infrastruktur perkotaan Jakarta, Rabu (25/6).
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Suasana pembangunan infrastruktur perkotaan Jakarta, Rabu (25/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur. Ini penting guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemerintah masih dalam proses tender. Ahmad menyayangkan lambannya proses tender pembangunan infrastruktur.

"Seharusnya proses tender sudah selesai di kuartal pertama. Sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dieksekusi mulai bulan ini," kata Ahmad kepada Republika.

Ahmad mengatakan pembangunan infrastruktur akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alasannya, pembangunan infrastruktur akan bermanfaat positif seperti penyerapan tenaga kerja. "Kalau molor tentu akan berdampak ke target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan, seretnya penerimaan pajak tidak akan terlalu mengganggu pembangunan infrastruktur. Sebab, peran APBN dalam pembiayaan infastruktur tidak besar.

Ahmad menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembiayaan infrastruktur dari APBN hanya mengambil porsi sekitar 20 persen dari total kebutuhan yang mencapai Rp 5000 triliun. Sisanya didanai dari pembiayaan swasta, BUMN, BUMD, atau kerjasama pemerintah swasta.

"Jadi saya rasa rendahnya penerimaan pajak tidak akan terlalu mempengaruhi pembangunan infrastruktur," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement