REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewanti-wanti agar distribusi beras segera dibenahi. Dalam pantauannya hari ini, Rabu (15/4) di 10 kabupaten di Jawa Tengah dan empat kabupaten di Jawa Timur yang petaninya menjual beras di bawah HPP.  Itu artinya, ada indikasi kalau beras tersebut tidak diserap Bulog melainkan oleh tengkulak.

"Makanya solusinya sederhana, beras harus benar-benar diserap oleh Bulog, amanat Presiden, dalam panen raya ini Bulog harus menyerap hingga 4,5 juta ton," kata Mentan dalam Rapat Dengar Pendapat di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rabu (15/4).

Panen raya beras pada Maret 2015, kata Mentan, yakni sebanyak 2,4 Juta ton sementara di April hingga saat ini jumlahnya mencapai 1,9 Juta ton. Dari jumlah produksi tersebut, Bulog harus sigap melakukan penyerapan agar tugas tersebut tidak diambil alih tengkulak.

Ia pun menyinggung soal teknis distribusi yang tak lantas membuat keuntungan untuk petani, spesifiknya dari segi harga. Pantauannya pula per hari ini, harga gabah petani berada di kisaran Rp 3.500. Jika digiling menjadi beras, maka per kilo harganya Rp 5 ribu. "Kalau ngambil untung 30 persen, harganya Rp 7.200," katanya.

Maka, jika harga di kota Rp 10 ribu, kata dia, maka ada seratus persen margin yang dinikmati oleh yang orang yang tak terbakar matahari dan lumpur sawah alias dinikmati non petani. Makanya, pemasaran pun mestinya dibenahi dengan melibatkan Kementerian Perdagangan.

Merespons, laporan Mentan, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI Parlindungan Purba mendukung sepenuhnya terhadap program yang dijalankan Mentan. DPD pun akan bersama pemerintah memantau proses distribusi bantuan agar tepat sasaran. "Mentan membawa optimisme buat petani, buat Indonesia, ini yang harus didukung," tuturnya kepada Republika.

Membenahi alur distribusi, ia menwkankan agar pemerintah tegas melakukan segala bentuk penyelewengan. Parlindungan mengapresiasi capaian pemerintah yang sudah membuka lahan persawahan baru seluas 700 ribu hektar. Menurutnya, ini akan berdampak pada peningkatan produksi di tengah agenda swasembada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika