REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan memiliki satu Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU) baru yang akan dibangun pada tahun ini di Zona Perdagangan Bebas (FTZ) Pulau Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Aliran listrik tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
Direktur PT. Soma Daya Utama Franky Yason mengatakan, pembangunan PLTU ini berkesinambungan dengan program pemerintah yang menargetkan peningkatan public power utility dari 4 persen menjadi 8 persen pada 2018 mendatang. Kapasitas PLTU yang akan dibangun yakni 2x25 MWnett, dengan nilai investasi sebesar 100 juta dolar AS.
"Pembangkit listrik ini akan dibangun di zona pertama FTA yang memiliki areal 43 ribu hektar," ujar Franky di Jakarta, Rabu (15/4).
Franky mengatakan, pada saat ini sebagian besar industri yang beroperasi di FTZ Pulau Karimun masih memakai diesel generator. Padahal, pembangkit listrik dengan diesel generator memakan biaya tinggi karena menggunakan bahan bakar minyak. Akibatnya pasokan listrik di wilayah tersebut belum tercukupi untuk mendukung industri dan rumah tangga.
PLTU yang akan dibangun di Pulau Karimun nantinya akan menggunakan sumber energi batu bara yang dipasok dari wilayah Sumatera. Menurutnya, pembangkit listrik dengan energi batu bara akan memberikan pasokan yang berkelanjutan, handal, dan efisien. Franky berharap, seluruh pembangkit listrik diesel generator nantinya dapat digantikan dengan PLTU karena memiliki harga terjangkau.
"Sejauh ini kami telah selesai melaksanakan kajian mulai dari pra studi kelayakan, studi kelayakan pembangkit, studi lingkungan, dan finalisasi pembebasan lahan," kata Franky.
Franky tidak khawatir dengan suplai ketersediaan bahan baku batu bara di dalam negeri, karena saat ini komoditas tersebut sedang mengalami krisis di global sehingga ekspor menurun. Dengan kondisi tersebut, diharapkan pembangunan PLTU dapat menyerap suplai batu bara di dalam negeri. Apalagi, bahan baku batu bara diambil dari Riau dan Sumatera Selatan, sehingga ongkos logistiknya lebih murah.
Rencananya, pembangunan PLTU tersebut digunakan untuk kebutuhan industri seperti granit dan galangan kapal sebesar 80 persen. Sedangkan 20 persen lainnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti perumahan.
"Kami juga memiliki rencana mau ekspansi di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang masuk program pemerintah, tapi masih kami pelajari karena beberapa kawasan industri belum mempunyai konsumen," kata Franky.
Franky berharap agar pemerintah memberikan support dan kepastian kepada pelaku industri yang akan membangun pabrik di suatu kawasan. Dengan demikian, antara industri dan pembangkit listrik bisa saling bersinergi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
