REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan untuk mencapai kedaulatan pangan, berapa pun jumlah lahan yang dibutuhkan harus segera diadakan.
"Berapa pun untuk mencapai kedaulatan pangan, lahan itu harus ada. Negeri ini terlalu luas, mungkin para pengambil kebijakan dan pemilik modal yang sempit hatinya," ujarnya dalam seminar tentang Tani beberapa waktu lalu di Jakarta.
Ia menyatakan, penting kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, siap membantu Kementerian Pertanian dalam merealisasikan swasembada pangan dengan penyiapan lahan pertanian.
Namun, Ferry meminta konsep tersebut harus jelas penghitungan jumlah luas lahan yang dibutuhkan untuk swasembada pangan agar efektif. Terkait reformasi agraria, ia mengatakan ada sembilan objek yang ada di dalamnya.
Objek itu antara lain tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas tanah hak yang tidak diperpanjang, tanah pihak ketiga yg dilepaskan dalan kawasan hutan, tanah timbul, tanah obyek landreform (tanah bekas hak barat, bekas swapraja, kelebihan maksimum), tanah terlantar, tanah hasil penyelesaian konflik, tanah bekas pertambangan, dan tanah pelepasan hak secara sukarela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
