REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah isu tentang rencana pemerintah untuk privatisasi BUMN atau "menjual BUMN". Rini justru menduga isu ini hanya digaungkan oleh pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

"Siapa yang mau ngejual? Saya rasa ada salah pengertian. Kemarin kita meminta penyertaan modal negara (PMN). PMN itu beberapa hal yang kita lakukan dengan beberapa perusahaan. Tapi ada 4 perusahaan yang kita mintakan penyertaan modalnya untuk yang pada dasarnya sudah perusahaan publik," jelasnya, Jumat (10/4).

Tiga di antara penerima PMN adalah perusahaan publik, seperti Antam, Waskita Karya, dan Adhi Karya. Sedangkan satu perusahaan publik lainnya, Mandiri, tidak jadi mendapat PMN.

Ia melanjutkan, perusahaan-perusahaan tersebut memang didorong untuk lakukan politisasi, seperti Antam. Sedangkan Waskita Karya dan Adhi Karya didorong untuk lakukan pengembangan di bidang pembangunan infrastruktur.

"Nah, karena mereka sudah merupakan perusahaan publik kalau kita mau menyertakan modal negara, itu harus melalui pasar modal. Dikeluarkan saham baru yang kemudian diambil oleh pemegang saham," ujarnya.

Rini mengatakan, penyertaan modal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepemilikan negara tidak akan berkurang, dan diharapkan bertambah.

"Itu dasarnya. Jadi ada salah pengertian. Pikirnya apa yang mau dijual. Justru dengan kita meminta penyertaan modal dan melakukan right issue supaya kepemilikan negara tetap jumlah kepemilikannya, apakah itu 60 persen, atau 65 persen ataupun lebih bertambah besar," katanya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku mendapat laporan bahwa pemerintah akan melakukan privatisasi pada 4 BUMN besar. "Saya dapat laporan ada 4 BUMN yang mau diprivatisasi," katanya, Rabu (8/4).

Mantan calon presiden di Pemilu 2014 itu menambahkan, empat BUMN yang rencananya akan diprivatisasi adalah Jasamarga, Waskita Karya, Adhi Karya, dan Aneka Tambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika