REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menyebutkan banyak dampak yang tidak bisa dikendalikan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Apalagi hanya dengan menggunakan kartu jaminan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kebijakannya. "Pasalnya permasalahan semua itu tidak bisa dijamin dengan kartu jaminan Jokowi," kata Eko kepada ROL, Ahad (29/3).

Menurut dia, permasalahannya BBM merupakan kebutuhan pokok yang banyak digunakan. Terutama dalam distribusi bahan pokok dan tentu transportasi. Jadi, ketika naik tentu akan memberikan dampak bagi keduanya.

Kartu jaminan, ujar dia, merupakan bentuk strategi kesejahteraan ekonomi pada awal pemerintahan Presiden Jokowi. Namun itu tidak berlaku bagi pembelian bahan pokok ataupun transportasi.

Ia mengatakan untuk transportasi, pemerintah masih bisa mengontrol karena berada di bawah Organda. Jadi tidak bisa sembarangan menaikkan ongkos tanpa persetujuan perkumpulan.

Sementara itu untuk bahan pokok, ujar Eko, tidak bisa menggunakan kartu jaminan yang dikeluarkan Jokowi untuk rakyat kurang mampu. Harga-harga itu dikhawatirkan akan ikut melonjak tajam.

Presiden Jokowi hanya mengeluarkan dua kartu jaminan. Satu, kartu jaminan kesehatan, Kartu Indonesia Sehat'. Kedua, 'Kartu Indonesia Pintar' untuk jaminan pendidikan anak Indonesia. Dua kartu yang dikatakan Eko ini tidak membantu apa-apa saat BBM naik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika