REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listianto mengatakan, pemerintah tidak punya strategi dalam mengatur harga minyak di dalam negeri. Peran pemerintah dipertanyakan dengan naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar dalam kurun waktu yang relatif singkat.
"Ini hanya seperti pemerintah mempertemukan antara pasar suplai dengan masyarakat," kata Eko saat dihubungi ROL, Ahad (29/3).
Dia mengatakan, kenaikan BBM terjadi dikarenakan tak ada pengaturan khusus yang disiapkan pemerintah. Menjadi masalah lantaran minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, hampir bisa dikatakan tak ada peranan penting dari pemerintah.
Menurut dia, harga BBM yang sudah dilepas tanpa persiapan akan berakibat buruk. Kebijakannya hanya mengikuti perkembangan harga internasional.
Dengan konsep seperti itu, ditambah Eko, ongkos ekonominya menjadi lebih mahal. Belum lagi dampak yang ditimbulkan. Tak hanya kenaikan harga BBM, bahan pokok dan transportasi terutama kemungkinan besar akan ikut melonjak.
Pemerintah resmi kembali menaikkan harga BBM jenis solar dan premium pada Sabtu (28/3) pukul 00.00 WIB. Keduanya mengalami kenaikan sebesar Rp 500. Harga solar yangn sebelumnya Rp 6.400 menjadi Rp 6.900. Sementara itu kenaikan di premium dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
