Selasa 17 Mar 2015 00:49 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Tinggal Tunggu Teken Presiden

Rep: c85/ Red: Taufik Rachman
  Menko Perekonomian Sofyan Djalil meninggalkan ruangan usai memimpin rakor di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3).    (Antara/Wahyu Putro)
Menko Perekonomian Sofyan Djalil meninggalkan ruangan usai memimpin rakor di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). (Antara/Wahyu Putro)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Rapat koordinasi terkait penyusunan paket kebijakan reformasi struktural ekonomi kembali diadakan. Pencapaian kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Ini telah disiapkan semua aturan yang diperlukan. Dan tadi sudah selesai dalam rangka menyiapkan reformasi struktural ekonomi kita," ujar Sofyan di kantornya, Senin (16/3).

Sofyan mengungkapkan, dari 4 paket kebijakan yang sebelumnya telah dirancang, akan ada beberapa kebijakan turunan dari poin-poin sebelumnya.

"Yang kemarin sudah diumumkan insentif, bebas visa, penggunaan biofuel, anti dumping, revitalisasi dan memperkuat industri reasuransi domestik. Yang utama 4 kebijakan. Tapi ada turunannya," ujarnya.

Sofyan mengatakan kebijakan tersebut bisa berlaku secepat mungkin. Dirinya menyebut ada beberapa poin yang siap diberlakukan pada 1 April mendatang.

"Semua udah siap cuma ada yang berlaku 1 April. Tapi kalo yang PP kan baru berlaku 30 hari setelah di tanda tangani. Misal yang 1 April itu tentang L/C untuk ekspor walau ada beberapa sektor, kita akan lihat secara lebih detail. Yang penting jagan ada distorsi tapi ada manfaat besar," ujarnya.

Sofyan menegaskan kebijakan tersebut hari ini akan dibawa ke Rapat Kabinet Senin sore ini di Istana Negara. "Rapat kabinet jam 2, apa yang bisa diteken Presiden hari ini, ya hari ini," lanjutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement