REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Property Watch (IPW) melihat pasar properti di Indonesia mengalami perlambatan, bahkan akan mencapai titik terendah sebagai akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hingga kenaikan BI Rate.
"Pengembang baik di segmen menengah atau atas diharapkan lebih waspada tahun 2015 karena turunnya kondisi penjualan pada triwulan III 2014 sebesar 69 persen dibanding triwulan III tahun 2013 akan terus berlanjut," kata Ali di Jakarta, Selasa (10/3).
Ali memperkirakan, setiap kenaikan sebesar 1 persen suku bunga akan menurunkan daya beli sebesar 4-5 persen. Bahkan dengan adanya multiplier effect dari BBM dan perlambatan properti saat itu, diperkirakan terjadi penurunan daya beli minimal 30 persen.
Menurut Ali penurunan juga bisa terkait dengan rencana Pemerintah menurunkan batas pengenaan PPh Pasal 22 UU No 36/2008 tentang Pemungutan Pajak Barang Mewah (atas penjualan apartemen). Jika semula pajak itu hanya untuk rumah/apartemen dengan harga jual di atas Rp 10 miliar, rencananya akan diturunkan untuk rumah/apartemen mulai dari harga Rp 2 miliar.
Perubahan tersebut, tentu akan menambah jumlah objek pajak secara drastis. Hal ini merupakan strategi pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini. Namun ada kemungkinan bisa menurunkan minat orang terhadap properti. Karena harga rumah di atas Rp 2 miliar akan lebih mahal lagi, jika dikenakan PPh sebesar 5 persen dari harga jual belum termasuk PPN dan PPnBM.
Lepas dari kekhawatiran beberapa kalangan, Widijanto, Direktur AKR Land tetap menebarkan optimisme. "Pemerintah Jokowi sudah berkomitmen untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia," ujarnya.
Ia mengingatkan pada upaya Pemerintah yang mengurangi subsidi BBM untuk dialihkan pada upaya pembangunan. Ada dana sekitar Rp 290,3 triliun yang akan dialokasikan untuk membangun lapangan udara, pelabuhan laut dalam, jaringan kereta api serta prasarana lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika