REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta untuk segera membantu mengatasi permasalahan para peternak ayam lokal, sebagaimana dilaporkan bahwa para peternak tersebut mengalami kebangkrutan dengan jumlah kerugian mencapai Rp 200 miliar. Caranya yakni dengan membantu di aspek permodalan.
"Selain itu yang paling vital, pemerintah harus melakukan penertiban terhadap peredaran ayam kampung palsu di pasaran," kata Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Ade M Zulkarnain kepada Republika Online pada Senin (9/3).
Diakuinya, sampai saat ini dukungan pemerintah masih nihil terhadap para peternak. Jikapun ada alokasi anggaran, itu tak signifikan, tidak tepat sasaran bakphkan cenderung beraifat politis. "Contoh, tahun ini melalui APBNP 2015, ada 188 paket bantuan untuk peternak unggas lokal, tapi itu bantuan dari dana spirasi DPR yang mereka sudah menentukan lokasinya berdasarkan dapil masing masing, bukan ebrdasarkan kebutuhan peternak," tuturnya.
Maka ia berharap bantuan permodalan ke depannya dapat tepat sasaran sehingga tidak mematikan peternak ayam lokal. Sebelumnya, Himpuli menyebut sebanyak 3.600 peternak ayam lokal yang tersebar di Sumatera hingga Sulawesi mengalami kebangkrutan. Hal tersebut terjadi dalam lima bulan terakhir dengan jumlah kerugian mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
Ditanya penyebabnya, ia mengatakan karena selisih harga biaya produksi di peernakan dengan harga jual yang semakin jauh. Jika biasanya ayam dijual Rp 36 ribu per kg, maka semenjak 5 bulan terakhir dijual dengan harga Rp 26 ribu per Kg. Meskipun harga sudah diturunkan, lanjut dia, pembelinya tidak ada karena di pasaran terlalu banyak beredar ayam kampung palsu. Yang dimaksud dengan ayam kampun palsu yakni ayam ras yang disilangkan dengan ayam kampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
