REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan mengutamakan proyek infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar, pemerintah berniat akan melakukan pinjaman luar negeri.
"Bagaimana koordinasi program prioritas 2015-2019 dan financing-nya terutama bagaimana kita lihat peminjaman-peminjaman apa namanya bunga-bunga yang lebih murah. Jadi alokasi pinjaman yang lebih murah dalam rangka mendukung program-program pemerintah," jelas Sofyan usai menemui Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (2/3).
Kendati demikian, ia masih belum mengetahui berapa jumlah dana yang akan dikucurkan dari sumber luar negeri. "Kita mencari balance berapa yang didanai luar negeri berapa yang akan didanai dalam rupiah berapa dibiayai pinjaman ODA, world bank, IDB dll," tambah dia.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah membahas proyek mana saja yang akan didanai oleh sumber luar negeri tersebut. Sehingga, program-program prioritas pemerintah pun dapat terjamin pelaksanaannya, terutama proyek infrastruktur.
Sementara itu, terkait usulan pinjaman luar negeri Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang sebesar 23 miliar dolar AS guna mempercepat pembangunan infrastruktur, Sofyan mengatakan masih belum menyetujui usulan tersebut. "Belum itu harus detail lagi nanti kalau peminjaman duit, ini membereskan mendetailkan untuk dimasukkan ke blue book," jelas dia.
Ia menjelaskan Surat Berharga Negara (SBN) memiliki bunga yang jauh lebih tinggi. Sedangkan, pinjaman luar negeri hanya memiliki bunga yang lebih kecil dibanding SBN.
Sofyan pun menilai pinjaman luar negeri seperti di bank dunia dan ODA, maupun JBIC akan lebih baik dan murah bagi pembangunan proyek prioritas di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan telah mengusulkan pinjaman luar negeri hingga 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp 294 triliun. Pinjaman tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur hingga 2019.
"Usulan pinjaman luar negeri yang kami sampaikan 15-23 miliar dolar AS. Akan difinalisasi dalam rapat di kantor Wapres Senin ini," kata Basuki, akhir pekan ini.
Basuki merinci pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang beberapa diataranya adalah proyek pengadaan air minum dan sanitasi 5 miliar dolar AS, pembangunan jalan tol 3 miliar dolar AS, konektivitas 2 miliar dolar AS, pembangunan waduk 1,5 miliar dolar AS, perbaikan irigasi 1,6 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
