REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam memenuhi target penambahan kapasitas listrik 35 ribu megawatt dalam lima tahun ke depan, pemerintah mengakui masih ada banyak hambatan.
Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, hingga saat ini proyek pengadaan kelistrikan di Indonesia masih menemui banyak masalah. Hal itu terlihat dari masih terhambatnya program perecepatan ketenaga listrikan (Fast track program/FTP) 10 Ribu Mega Watt (MW) tahap I dan II yang sudah dicanangkan sejak lama.
"Itulah keadaan kita, memang 10 ribu MW pertama dan kedua mengalami keterlamabatan. Karena itu kita coba berbenah," ujar Sudirman, Ahad (1/3).
Sudirman mengatakan, Pemerintah saat ini sedang melakukan koreksi apa saja penyebab yang menjadi penghalang. Menurutnya permasalahan yang ada adalah pengadaan lahan, proses perizinan, problem keuangan, dan kredibilitas swasta yang memegang proyek pembangunan pembangkit listrik.
"Kredibilitas developer temen PLN dan Dirjen Listrik bercerita ada 14, yang perform hanya empat, itu juga mengalami kerugian ketika listrik ditender belomba harga rendah tanpa berhitung lebih dalam. Meskipun nama besar ada masalah. Masalah berikutnya kordinasi antar kementerian," ujarnya.
Sudirman melanjutkan, selama ini masyarakat menganggap bahwa permasalahan tersebut merupakan kesalahan dari Pemerintah dan PLN. Padahal hal itu merupakan tanggung jawab dari seluruh stakeholder.
"Kita tidak bisa mengatakan PLN menanggung akibat, dari proses penunjukan terkiat banyak stake holder," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika