REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, kenaikan harga beras menjelang panen raya dikondisikan secara sistemik oleh pihak tertentu agar dikeluarkan kebijakan impor yang merugikan petani. Menurut anggota DPR daerah pemilihan Kalbar ini, ketika kebijakan impor dilakukan sekarang, maka beras-beras tersebut akan datang saat musim panen raya.
"Ada pihak-pihak tertentu, yang kuat, yang mengondisikan beras agar melakukan kebijakan impor," katanya disela masa reses di Pontianak, Ahad (1/3).
Daniel menambahkan, Komisi IV DPR sudah sepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa tidak akan dilakukan impor beras. Ia melanjutkan, di sela waktu yang singkat, pihak terkait seperti Bulog harus melakukan operasi pasar. Namun, ia meminta Bulog tidak menganggarkan untuk perusahaan besar. Lebih tepat, tambahnya, kalau operasi pasar dilakukan koperasi dan pengusaha serta pedagang kecil.
"Kalau pedagang kecil, hanya memiliki kios kecil tidak mungkin mereka menimbun beras. Sehingga pedagang kecil ini minta barang kepada Bulog harus dikasih. Kalau tidak, harga tidak turun," kata Daniel yang juga Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi IV itu.
Ia juga mengingatkan peran penting dari Perum Bulog untuk menstabilisasi harga jual beras hingga di tingkat pengecer. Fungsi Bulog, menurut dia seharusnya melakukan stabilisasi harga jual dan Bulog juga harus melakukan pemantauan ke tingkat pengecer untuk tidak menjual melebihi harga eceran tertinggi. Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan operasi pasar untuk menekan harga jual beras seharusnya juga sudah dilakukan apabila kenaikan beras di tingkat pengecer angkanya sudah sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama.
Di Kalbar, harga beras mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini merata terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Di Sanggau misalnya, kenaikan harga berkisar Rp1.000 per kilogram. Di Pontianak, warga yang biasanya membeli beras dalam satuan karung, akhirnya hanya beberapa kilogram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
