REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah mengembalikan kestabilan harga beras. Ketua DPD, Irman Gusman mengtakan, meroketnya harga bahan pangan utama itu, mengancam fungsi negara dalam memberikan jaminan ketersedian stok pangan terjangkau bagi masyarakat.

"Kestabilan harga beras ini penting. Pemerintah harus lakukan intervensi," kata Irman, saat ditemui di Nusantara III, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/2). 

Dikatakan dia, melambungnya harga beras, bukti tak berkutiknya pemerintah terhadap aksi para spekulan. Catatan Irman, dalam beberapa hari ini, harga beras mencapai Rp 130 ribu per 10 kilogram. Padahal, rata-rata pembelian dengan jumlah yang sama, hanya berkisar Rp 90 ribu. Kondisi tersebut, dinilai dia, tentunya mencekik banyak kalangan. 

Irman pun mengatakan, ketidakstabilan harga beras ini, juga bukan lantaran spekulan saja. Melainkan, menurut dia lantaran dilepasnya Badan Usaha Logistik (Bulog) ke sistem pasar. Menurut dia, hal tersebut menjadikan Bulog juga ikut menjadi spekulan, karena didesak untuk mencari untung.

Padahal, menurut dia, sebagai penyedia beras utama, Bulog harus dikembalikan ke fungsinya. Yakni, sebagai gudang penyedia bahan pangan yang krisis, dan bukan wadah bisnis pemerintah. "Harus dikembalikan fungsinya. Di bawah kementrian perdagangan," ujar Irman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika