REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kenaikan harga beras membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan sebagai distributor beras.
“Pemerintah juga dinilai publik kalah siap dibandingkan mafia beras,” ujar Marwan, Senin (23/2).
Marwan mengaku, mendapat banyak laporan dari pasar tradisional di desa bahwa kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah mulai terjadi sejak akhir tahun dan terus berlangsung sampai sekarang.
Jika tidak segera bisa diatasi, ia khawatir akan timbul persepsi publik bahwa pemerintah kurang cakap dalam pengelolaan beras.
“BUMDes bisa diperankan sebagai distributor di lini pertama jalur distribusi di desa karena BUMDes yang memang terletak di desa lebih mudah berbisnis dengan petani desa yang tidak lain adalah anggota BUMDes di desa masing-masing,” ujarnya.
Ia meyakini, pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras desa akan sangat membantu mengamankan jalur pengadaan dan penyaluran beras dari praktik mafia beras. Selain itu, BUMDes diyakini akan ikut membantu petani desa yang juga anggota BUMDes.
“Penguatan BUMDes akan menempatkannya sebagai penggerak ekonomi desa. Karena selain akan meningkatkan pendapatan desa juga akan memajukan usaha warga desa yang terkait dengan bisnis BUMDes, menciptakan lapangan kerja, dan usaha baru dari bisnia yang dikembangkannya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika