Jumat 13 Feb 2015 09:20 WIB

Pemerintah Jangan Sampai Intervensi Kerja Sama Bisnis Proton - ACL

Rep: Niken Paramita/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
 Presiden Indonesia Joko Widodo, tengah, duduk di samping Chairman Proton Holdings Bhd. Mahathir Mohamad (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak jelang penandatanganan nota kesepahaman antara Proton and PT Adiperkasa Citra Lestari, di Shah Alam, M
Foto: AP
Presiden Indonesia Joko Widodo, tengah, duduk di samping Chairman Proton Holdings Bhd. Mahathir Mohamad (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak jelang penandatanganan nota kesepahaman antara Proton and PT Adiperkasa Citra Lestari, di Shah Alam, M

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini penandatanganan kerja sama yang terjadi antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) adalah murni hubungan bisnis dua perusahaan swasta. Jika benar, anggota DPR Dodi Reza Alex menegaskan pemerintah jangan sampai ikut mengintervensi hubungan bisnis ini.

“Kalau ini mobnas tidak setuju, tapi kalau ini investasi silahkan saja dengan persyaratan tertentu dan tidak ada intervensi dari pemerintah,” kata Dodi di Jakarta, Kamis (12/2).

Karena itu, selama masa kontrak feasibility study, Dodi meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam arah kerja sama kedua belah pihak. Apakah nantinya kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak.

Dodi menambahkan, komitmen membangun bisnis otomotif kedua pihak ini juga hendaknya diwujudkan dalam pembangunan pabrik  Proton di Tanah Air. Namun, Dodi menolak jika kerja sama ini sebagai landasan proyek mobil nasional. Karena nilai ini bertentangan dengan prinsip nasionalisme.

“Jangan sebut ini mobnas. Mobnas jangan sampai ditunggangi,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement