REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Bandung, meminta agar semua usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi anggota mereka. Sebab, Selain untuk membantu meningkatkan managemen usaha, keanggotaan Kadin juga  dibutuhkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Ini sudah diperkuat dengan Surat Edaran Bupati yang segera kami sebarkan. Semua UKM harus masuk menjadi anggota Kadin," kata Ferry Sandiyana, Ketua Kadin Kabupaten Bandung, Kamis (12/2).

Ferry menuturkan, selain untuk memberikan perlindungan hokum, keanggotaan tersebut juga sekaligus untuk menginventarisasi jumlah UMKM di Kabupaten Bandung. Pasalnya, sampai saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah pelaku dan jenis UMKM.

Oleh karena itu, lanjut Ferry, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam melakukan inventarisasi UKM yang ada. Untuk kemudian dilakukan berbagai langkah untuk mengembangkannya.

"Kami menargetkan UKM sebanyak-banyaknya untuk jadi anggota Kadin. Yang pasti, semua jenis UKM bisa masuk Kadin,’’ tuturnya.

Selain itu juga, Ferry mengungkapkan, sejumlah produk UKM dari Kabupaten Bandung, seperti kuliner dan kerajinan tangan bisa bersaing dengan produk-produk sejenis di luar daerah. Namun, dirinya menyesalkan, sejumlah produk tersebut belum memiliki pengemasan dan sistem pemasaran yang baik.

Dengan menjadi anggota Kadin, Ferry mengatakan, para pelaku UKM tersebut akan diberi berbagai pelatihan managemen usaha. Seperti pengemasan produk dan sistem pemasarannya. Mereka juga akan mendapatkan perlindungan hukum jika menemukan masalah dalam usaha perdagangan mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika