REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pihak perbankan untuk membuka layanan bank hingga pelosok daerah. Hal ini seriring diperbolehkannya perbankan membuka layanan di pelosok tanpa membuka kantor sendiri.
"Kalau akses bank terbuka maka akan muncul potensi ekonomi luar biasa. Ini kita jadikan tugas kita bersama, untuk membuka dan memperdalam penetrasi keuangan Indonesia," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad pada peresmian kantor perwakilan OJK DIY, Senin (2/2).
Kantor perwakilan OJK DIY sekarang menempati gedung baru di Jalan Timoho setelah sebelumnya menggunakan sebagian kantor perwakilan Bank Indonesia DIY.
Menurut Muliaman, saat ini baru 22 persen masyarakat Indonesia usia dewasa yang bisa akses perbankan. Sedangkan 75 persen lebih belum bisa mengakses industri perbankan dan jasa keuangan.
"Kendala yang lebih banyak adalah pada agunan dan pengetahuan masyarakat sendiri. Kita berharap layanan perbankan dan jasa keuangan segera dinikmati oleh masyarakat di pelosok desa," ujarnya.
Hal ini kata dia, seiring dengan diijinkannya perbankan membuka cabang tanpa membuka kantor. Di pedesaan. Perbankan boleh hanya menunjuk agen. "Layanan tanpa kantor ini bisa dilakukan dengan cara membina dan merekrut tenaga untuk agen. Dengan begini bank bisa lebih efisien dalam meluaskan cabang dan usahanya hingga pelosok desa," katanya.
Tahun ini kata dia, layanan tersebut akan mulai di buka oleh 17 bank baik milik pemerintah maupun swasta. Dengan begitu diperkirakan akan ada 30 ribu agen baru untuk masuk ke pedesaan.
"Mudah-mudahan ini bisa saingan dengan rentenir. Diharap lebih murah dari dari lainnya dan masyarakat dimudahkan," katanya.
Selain mendorong pembukaan layanan di pedesaan, OJK kata Muliaman juga akan membuka pasar keuangan rakyat di daerah. Hal ini dilakukan dengan membuka layanann asuransi hingga pedesaan berupa asuransi mikro.
Muliaman mencontohkan adanya asuransi demam berdarah, asuransi bencana, asuransi petani terhadap cuaca dan sebagainya. Model asuransi inilah yang ke depan akan di genjot di wilayah pedesaan. Dia berharap, ke depan industri jasa keuangan di Indonesia semakin variatif dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat.
Muliaman juga menyampaikan, dalam hal pembangunan infrastruktur termasuk di daerah membutuhkan sumber pembiayaan. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk jangka panjang padahal kalau mengandalkan kredit perbankan ruangan tidak besar karena rasio DPK dengan kredit cukup tinggi dan sumber dana bank hanya dalam jangka pendek.
"60 persen dana bank itu merupakan deposit atau giro yang kurang dari 6 bulan. Dengan ini bagaimana bisa dilakukan pembiayaan jangka panjang. Karenanya dalam antisipasi agar industri keuangan nasional bisa menyediakan sumber penyediaan jangka panjang.Sehingga dilihat pasar modal, ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika