REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelarangan penggunaan hotel untuk kegiatan rapat pemerintah demi efisiensi justru menuai keluhan dari sejumlah pengusaha katering. Dampak negatif mulai dirasakan, di mana kondisi hotel-hotel yang sepi membuat mereka kehilangan pelanggan berunjung pada penurunan pendapatan secara dratis.

“Kita belum menghitung jumlah kerugian dan berapa pengusaha yang kena dampak, tapi dari hasil pantauan kami, banyak yang rugi besar akibat kebijakan tersebut,” kata Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dyah Anita Prihapsari kepada Republika pada Jumat (30/1).

Bukan hanya pengusaha katering, lanjut dia, tapi pengusaha lainnya terkait perhotelan pun merugi. Sejumlah kelukan pun bergulir dari pengusaha anggota IWAPI yang bergerak di bidang katering. Jika tidak melakukan efsiensi, para pengusaha tersebut terpaksa mengurangi jumlah karyawan maupun berganti obyek usaha.

Terlebih dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir 2015. Jika situasi tersebut dibiarkan, bisa jadi layanan katering akan dimabil alih oleh asing karena pengusaha lokalnya dimatikan. “Jangan sampai kita menjadi penonton di negeri sendiri,” ujarnya.

Makaya, ia meminta agar pemerintah memperhalus kebijakan tersebut. Entah ditarik atau apapun, tapi dalam menggulirkan kebijakan, pemerintah seharusnya mengajak berembuk semua pihak terkait. Sebab pengusaha pun merupakan bagian dari masyarakat penyedia lapangan kerja yang mestinya dapat dukungan pemerintah.

Anggota IWAPI yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia Rahayu Setiowati menyebut, hampir di setiap wilayah terjadi kelesuan di bidang perhotelan, katering hingga restoran. “Kemarin ke Riau, hotel sepi, di Jawa Barat juga, karena peratuan tadi,” katanya. Ia merasa prihatin dengan kemunduran tersebut di mana terjadi pengurangan pegawai serta perawatan hotel terabaikan karena biaya yang terbatas.

Kepala Bidang Humas Ingrid Kansil menambahkan, alih-alih menggulirkan kebijakan yang tampak bagus di permukaan, lebih baik pemerintah memperkuat pengawasan dalam peyelenggaraan kegiatan pemerintah. Misalnya, diawasi betul jangan sampai ada oknum pemerintah yang melebih-lebihkan agenda pemerintahan untuk kesenangan pribadi. “Misalnya rapat yang harusnya dua hari malah diperpanjang menjadi lima hari,” tuturnya.

Langkah tersebut menurutnya lebih fair bagi pemerintah dan pengusaha agar menjalankan fungsinya dengan baik tanpa merugikan pihak manapun. Apalagi, para pengusaha termasuk golongan pengusaha lokal yang memiliki banyak karyawan. Kedisiplinan dalam berkegiatanlah yang neurutnya harus dipatuhi dan diperketat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika