REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Tony Prasetiantono menilai tidak mempermasalahkan mark up atau pemahalan harga BBM per Januari 2015. Menurutnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dari mark up tersebut.
Tony mengaku dalam hitungannya harga BBM terutama premium semestinya Rp 7000 per liter. Jadi, menurutnya, pemerintah memang memperoleh untung sekitar Rp 600 per liter.
Namun begitu, Toni mengungkapkan tidak menyalahkan pemerintah atas mark up tersebut. Menurut Toni, keuntungan tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Kemudian, bisa juga digunakan untuk pemberdayaan orang-orang miskin.
Selain itu, bisa pula pemerintah menggunakan keuntungan tersebut untuk berjaga-jaga. Ini dilakukan jika harga minyak dunia naik ke level yang lebih tinggi daripada asumsi APBN 2015 sekarang. Menurutnya, asumsi harga minyak di APBN 2015 sekitar USD 70 per barel.
Toni menjelaskan, saat ini harga minyak dunia sekitar USD 50 per barel. Oleh karena itu, bisa jadi keekonomian BBM premium di bawah Rp 7000 per liter.
Terkait pendapat ICW, Toni menganggap ICW hanya mengingatkan saja. Pernyataan ICW, lanjutnya, tidak berarti menjadi sebuah kesimpulan.
Menurut Toni, pemerintah harus siap untuk lebih terbuka soal kalkulasi harga. "Ini yang paling penting," ujarnya. Menurutnya, selama ini harga BBM cenderung 'misterius', karena tidak dibuka di publik.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya dugaan potensi mark up atau pemahalan harga BBM pada bulan Januari 2015. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, dugaan potensi mark up juga ditemukan pada harga LPG 12 kg.
Firdaus mengatakan, berdasarkan perhitungan ICW, perkiraan harga keekonomian BBM untuk premium pada bulan Januari 2015 adalah Rp 7.013,67 per liter. Sehingga penetapan harga premium versi pemerintah berpotensi lebih mahal sebesar Rp 586,33 per liter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika