REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jokowi-JK berencana menarik subsidi BBM per satu Januari 2015. Artinya dengan penarikan subsidi ini, harga premium atau bensin akan fluktuatif layaknya harga minyak pertamax.
Menangapi hal ini, Corporate Communication Head Division JNE Ridhatullah Hambalillah menyatakan, perusahaannya tidak akan ambil pusing dengan harga yang naik turun. Hal itu dikarenakan penggunaan BBM bukanlah komponen terbesar JNE dalam operasional perusahaan. BBM diperlukan hanya pada saat proses pengambilan barang dan proses akhir pengantaran kepada konsumen.
"Prioritas JNE adalah memberikan kepastian kualitas kepada konsumen sehingga kebijakan tarif pun tidak fluktuatif agar konsumen tidak bingung," ungkap Ridhatullah, Ahad (21/12).
Dia menambahkan, mengenai tarif atau biaya pengiriman, kenaikan harga adalah pilihan terakhir yang akan diambil perusahaan. Tentunya kenaikan tarif yang akan berlaku perlu analisis mendalam agar tetap kompetitif
Dampak kenaikan BBM sendiri akan berpengaruh terhadap overheat cost, di mana akibat dari kenaikan harga BBM maka kebutuhan karyawan pun akan naik. Selain itu, kata dia, harga barang yang naik akan berdampak pada meningkatkan beban biaya peralatan yang menunjang operasional perusahaan.
Untuk menghadapi tantangan itu, JNE mencoba meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur atau fasilitas milik perusahaan yang sudah ada. Serta, memajukan efektifitas dari hasil kinerja maksimal yang dilakukan seluruh karyawan JNE.
Ikuti Whatsapp Channel Republika