REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah meminta agar ada revitalisasi Pasar Lelang Komoditas (PLK). Revitalisasi dilakukan untuk memberdayakan petani dan memperluas serta memperkuat jaringan pasar.
Hal ini untuk memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, dan penyerahan tepat waktu serta menjadi cara menyimpan produk pertanian dengan biaya rendah. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi mengatakan, revitalisasi PLK lebih mengedepankan kemandirian dan profesionalisme.
Dengan demikian, revitalisasi ini akan membentuk lembaga penyelenggara PLK yang mampu melihat peluang bisnis. Khususnya dalam mengembangkan pasar lelang yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia.
Menurut Sutriono dalam pengembangannya, PLK harus memiliki inovasi dan kreativitas. Misalnya, mengintergasikan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) secara online, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada para petani dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
Sutriono menambahkan, salah satu tujuan PLK yakni menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan petani produsen, karena adanya kepastian harga.
"PLK akan menciptakan transparansi harga yang wajar, sehingga memberikan kemungkinan kepada petani dalam merencanakan pola budidaya tanam," ujar Sutriono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/12)
Saat ini PLK sudah mulai beroperasi di Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nilai transaksi PLK nasional pada periode Januari hingga November 2014, tercatat sebesar Rp. 693,7 miliar.
Hingga November 2014 lima jenis komoditas dengan nilai transaksi terbesar yaitu beras yang mencapai Rp. 239 miliar dengan volume 28,8 ribu ton, jagung sebesar Rp. 81,1 miliar dengan total volume 30,5 ribu ton. Kemudian, sapi mencapai Rp. 61,5 miliar dengan volume 2,4 ribu ton, ikan nila mencapai Rp. 24,1 miliar dengan volume 1,3 ribu ton, dan coklat senilai Rp. 23,6 miliar dengan total volume 739 ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika