REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, keberpihakan pemerintah terhadap putra bangsa Indonesia dipertanyakan.

Idealnya, kata dia, pemerintah harus memberikan prioritas kepada pekerja pribumi. Karenanya, komentar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofjan Djalil patut dipertanyakan. 

"Jangan hanya karena tidak ada dukungan atau dorongan pemerintah terhadap kemampuan orang-orang dalam negeri, akhirnya merontokkan semangat warga Indonesia sendiri," ujar dia kepada ROL, Rabu (17/12).

Ia menganalogikan apa yang dilakukan pemerintah dengan sistem naturalisasi dalam sepak bola. Memang di satu sisi naturalisasi bukan tidak baik untuk kemenangan tim.

Tetapi dukungan pemerintah terhadap anak-anak Indonesia yang ingin ahli dalam sepakbola juga dipertanyakan.

Dalam konteks BUMN, kata dia, bukan sekadar bicara soal keuntungan. Karena BUMN merupakan sektor yang diberi keistimewaan oleh pemerintah. 

Berada di sektor strategis, pemerintah seyogianya berlaku etis pada pribumi. "Persoalannya apakah pemerintah mau atau tidak memberi kesempatan pada putra bangsa? Memprioritaskan mereka menjadi penting," kata dia.

Dia pun meragukan jika dari sekian juta warga Indonesia tidak ada yang bisa memimpin BUMN. "Masa CEO-CEO di kita tidak ada yang sanggup? Saya bahkan yakin pasti banyak, tinggal didukung saja, pemerintah bisa bikin tim untuk menyeleksinya," kata dia. 

Sebelumnya, Sofyan Djalil menilai, wacana Rini Soemarno untuk menempatkan orang asing menjadi direktur utama perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Apalagi di beberapa bidang, Indonesia defisit profesional yang mempunyai kompetensi yang baik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebut tidak keberatan dengan hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika