REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produk dan jasa layanan keuangan bukan hanya milik masyarakat perkotaan. Masyarakat mikro yang ada di daerah pun mesti dimudahkan keterjangkauannya menggunakan produk keuangan tersebut, baik untuk jasa keuangan perbankan, asuransi, pegadaian dan produk lainnya. Sebab faktanya, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 21,8 persen dengan tingkat inklusi sebesar 59,7 persen.
“Adapun indeks masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah sebesar 18,71 persen,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad dalam acara konferensi pers peluncuran Pasar Keuangan Masyarakat pada Ahad (14/12). Hal tersebut berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 di 20 provinsi dengan jumlah responden delapan ribu orang.
Di samping itu, lanjut dia, rasio masyarakat yang menggunakan jasa produk keuangan juga masih rendah. Untuk produk perbankan, tingkat inklusinya 57,28 persen, sementara asuransi 11,81 persen, pembiayaan 6,33 persen, pegadaian 5,04 persen, dana pensiun 1,53 dan pasar modal 0,11 persen.
Literasi, kata dia, merupakan tindak lanjut dari peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang telah sejak 19 November 2013. Rencananya, OJK akan melakukan edukasi keuangan di 24 kota dan 4 negara yang menggalang partisipasi 1.195 ibu rumah tangga, 1.146 pelaku UMKM, 2910 pelajar mahasiswa, 1.588 TKI di luar negeri dan 4.577 masyarakat umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
