REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Pemerintah telah menerapkan kebijakan pelarangan illegal fishing dan penenggelaman kapal asing. Namun, hal itu tak berdampak pada produksi maupun harga ikan di sentra nelayan Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu.

"Di Karangsong tidak ada dampak karena semua kapal resmi dan tidak ada kapal eks asing maupun asing," ujar Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Ono Surono, kepada Republika, Selasa (9/12).

Dari segi produksi, terang Ono, sepanjang 2014 malah mengalami penurunan. Hal itu kemungkinan akibat adanya pembatasan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan dengan kapal berbobot 30 GT keatas.

Ono menyebutkan, pada 2013 lalu, produksi ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong mencapai 21 ribu ton, dengan nilai transaksi sebesar Rp 328 miliar. Sedangkan sejak Januari - November 2014, produksinya baru mencapai 16 ribu ton, dengan nilai transaksi Rp 289 miliar.

"Diprediksi produksi sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 19 ribu ton, dengan nilai Rp 310 miliar. Jadi produksi turun 9,5 persen dan nilai jual ikan turun 5,5 persen," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua HNSI Jabar tersebut.

Menurut Ono, pembatasan BBM yang  dimulai pada Agustus 2014 itu membuat antrian kapal yang hendak mengisi BBM bisa mencapai satu bulan. Akibatnya, kapal-kapal yang hendak melaut menjadi terhambat.

Ketika disinggung mengenai harga ikan, Ono mengatakan, saat ini sudah kembali normal. Pada November lalu, harga ikan sempat turun.

"Jadi sekarang harga ikan sudah mengalami kenaikan 10-15 persen dibandingkan November kemarin," tutur pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP itu.

Ono menambahkan, khusus untuk TPI Karangsong, mayoritas produk ikannya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Akibatnya, harga ikan sangat tergantung pada permintaan lokal.

"Diharapkan kedepan ada peran dari pemerintah dan swasta untuk membangun industri pengolahan ikan dan peluang ekspor," tegas Ono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika