REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, pemerintah daerah jangan terlalu berharap terhadap pembiayaan pembangunan yang menggunakan APBD. Karena terdapat pembangunan di daerah yang memerlukan dana jangka panjang. 

"Satu isu yang penting mengenai pembiayaan selama ini banyak dari sumber tradisional seperti APBN, APBD dan kredit bank dan kita tidak terlalu banyak berharap banyak," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/12).

Selain itu, ia menuturkan, dana perbankan yang dipakai pemerintah daerah untuk pembangunan juga hanya untuk jangka pendek. Sehingga, perlu mencari alternatif pembiayaan jangka panjang. 

"Tentu saja, pasar modal menjadi wilayah yang perlu dieksplor lebih jauh. Tidak hanya menjual saham tapi mengeluarkan surat berharga yang kemudian diperjualbelikan," katanya. 

Karena itu, Muliaman berharap peran pasar modal bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah. Selain itu, harus diperhatikan mengenai daerah yang sudah memiliki kesiapan baik di tingkat provinsi atau kota/kabupaten. 

Yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kapasitas pemda. "Para investor butuh bukti tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika