REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan menyatakan akan mengkonversi semua angkutan umum di Jakarta agar menggunakan bahan bakar gas (BBG) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi Aditya Dwi Laksana mengatakan pemerintah harus memperhatikan ketersediaan BBG mengingat jumlah angkutan umum di Jakarta sangat banyak.

"Ada bus kecil seperti mikrolet, KWK. Ada juga bus sedang seperti metromini, kopaja, koantas prima yang jumlahnya bisa ribuan," kata Aditya ketika dihubungi Republika, Jumat (28/11).

Aditya mencontohkan kendala penggunaan BBG pada angkutan umum seperti Transjakarta dan bajaj BBG. Menurut dia, saat Stasiun Penyedia Bahan Bakar Gas (SPBBG) yang melayani Transjakarta masih sedikit sekali. Ini disebabkan lahan yang tersedia untuk menyediakan SPBBG juga sangat sedikit. Akibatnya, bus-bus Transjakarta seringkali menghabiskan banyak waktu untuk mengantri di SPBBG.

Ketersediaan BBG yang terbatas, juga memaksa bajaj BBG untuk menggunakan BBM. "Kalau lihat sekarang bajaj BBG juga didobel dengan BBM, karena ketersediaan BBG msh kurang," kata dia.

Kalau memang ingin melakukan konversi, pemerintah harus menjamin konsistensi ketersediaan BBG dan menyediakan SPBBG lebih banyak lagi. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan sistem mother and daughter.

Dalam sistem ini, pemerintah menyediakan tempat-tempat pengisian BBG portabel sehingga kendala lahan dapat teratasi. Tempat pengisian ini dapat berupa kendaraan kecil yang bisa menyediakan BBG dalam jumlah terbatas.

"Jadi seperti menyusui. Sehingga (angkutan umum) tidak perlu antri ke SPBBG," kata Aditya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika