REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) menawarkan kemudahan pengurusan izin investasi usaha pada investor Filipina dengan sistem pelayanan satu pintu.
"Izin akan ada di satu atap. Tanpa banyak jendela, jadi tidak akan ada lagi proses perizinan berlama-lama di kementerian atau instansi teknis yang lain," kata Deputi Direktur Promosi Industri, Direktorat Sektor Promosi Investasi BKPM Nurul Ichwan saat menjawab pertanyaan seorang pengusaha asal Filipina pada acara investment conference Filipina-Indonesia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (27/11).
Pengusaha tersebut mempertanyakan mengenai perizinan satu atap yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini harus mendapatkan perizinan dari beberapa instansi dan kementerian.
"Selain harus memiliki izin prinsip dari BKPM, lalu kita harus pergi ke kementerian lain untuk urusan teknis, lalu ke kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk urusan karyawan dan dengan kebijakan satu pintu itu saya mengkhawatirkan prosesnya masih seperti itu," kata salah seorang pengusaha Filipina.
Ichwan menjamin ke depannya layanan perizinan investasi akan terus ditingkatkan demi kemudahan bagi para investor, sehingga berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang akan memberikan banyak keuntungan seperti terciptanya lapangan pekerjaan.
"Ada instruksi Presiden yang disampaikan pada kami agar tugas dalam 6 bulan bagi BKPM untuk bagaimana membuat perizinan lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah bisa selesai sehingga menarik minat investor dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Sebelumnya pemerintah Singapura menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur kelautan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk peluang-peluang kerja sama ekonomi, misalnya di bidang perdagangan.
Indonesia memang sedang mendorong peningkatan kerja sama internasional terutama untuk bidang infrastruktur dan kemaritiman, yang merupakan prioritas pembangunan ekonomi yang diusung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika