Jumat 21 Nov 2014 13:02 WIB

Jokowi Bilang Premium Rp 8.500. Tapi Kok di Sini Rp 10 Ribu?

Tebing Sawai di Pulau Seram, Kepulauan Maluku.
Foto: HIMAKOVA
Tebing Sawai di Pulau Seram, Kepulauan Maluku.

REPUBLIKA.CO.ID, PIRU -- Harga premium yang dijual para pedagang pengecer di Piru, ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku sebesar  Rp 10 ribu per liter sehingga meresahkan masyarakat.

Salah seorang warga Piru, Grace Pirsouw, di Ambon, Jumat, mengatakan, praktek menaikan harga premium sepihak itu sebenarnya telah berlangsung saat pemerintah memutuskan harganya Rp6.500/liter dengan menjual Rp8.000/liter. "Praktek meresahkan masyarakat tersebut kurang diperhatikan Pemkab SBB melalui Disperindag setempat sehingga sering memicu terjadi perselisihan," ujarnya.

Para pedagang pengecer beralasan membeli premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kairatu sehinggag membutuhkan biaya karena jarak tempuh puluhan kilometer. Dia mengemukakan, kondisi ini juga dipengaruhi belum adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Piru. "Bayangkan untuk mengisi premium dengan harga Rp8.500 per liter di SPBU harus ke Kairatu yang jaraknya dari Piru puluhan kilometer dengan waktu tempuh sekitar 40 menit," ujar Grace.

Mahalnya harga premium meresahkan juga penyedia transportasi laut antarpulau karena membeli di pedagang pengecer yang dikhawatirkan kemungkinan jenis BBM tersebut bisa oplosan. "Warna premium di Piru agak kecoklatan dan hanya dijual di pingiran jalan atau toko - toko tertentu, tanpa ada pengawasan dari Dinas/Badan teknis," kata Grace.

Karena itu, dia menyarankan Pemkab SBB menawarkan kepada investor untuk membangun dan mengoperasikan SPBU di Piru sehingga tidak meresahkan masyarakat. "Piru sebagai ibu kota Kabupaten sudah saatnya miliki SPBU agar terjamin harga, kualitas dan stok premium maupun jenis BBM lainnya sehingga tidak meresahkan masyarakat," ujar Grace.

Disinggung harga minyak tanah, dia menjelaskan, saat ini dijual di tingkat pangkalan Rp6.000 per liter.

"Kami minta PT.Pertamina jangan hanya menyampaian stok minyak tanah terjamin. Namun, tidak memantau perkembangan di agen dan pangkalan sehingga meresahkan masyarakat karena sering terjadi manipulasi harga," kata Grace Pirsouw.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement