REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Seribuan mahasiswa di Kota Palu, Kamis, menggelar demonstrasi guna mendesak pemerintah agar tepat menyalurkan subsidi sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Aksi tersebut dilakukan di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah yang juga bertujuan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil.
Salah satu aktivis mahasiswa, Haris, mengatakan pemerintah harus jeli menyalurkan subsidi ke masyarakat yang membutuhkan, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Jangan sampai subsidi itu dinikmati orang yang tidak berhak atau justru dikorupsi," kata mahasiswa Universitas Tadulako Palu ini.
Pemerintah saat ini mulai membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSS) untuk membantu masyarakat miskin agar menerima pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang ditujukan kepada warga miskin untuk menerima bantuan dari dampak kenaikan harga BBM.
Saat ini sebagian warga miskin di Kota Palu mulai menerima bantuan PSKS yang dicairkan melalui kantor pos.
Namun, penerapan KIP, KSS dan KIS belum diberlakukan di Kota Palu karena pada tahap pertama hanya beberapa kota/kabupaten saja.
Haris mengatakan berbagai "kartu sakti" yang dikeluarkan pemerintah itu hendaknya tidak membuat rakyat terlena. "Kita (mahasiswa) tetap kritis agar subsidi itu tepat sasaran," katanya.
Saat ini Pemerintah Kota Palu sedang mendata jumlah pelajar atau warga miskin yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintah dan Kartu Indonesia Sehat. "Kita belum mendapat petunjuk tentang penerapan Kartu Indonesia Pintar, tapi kita terus 'updating' data agar subsidi itu tepat sasaran dan membuat warga sejahtera," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Palu M Sadly Lesnusa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
