REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra di DPR mendesak pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan mengembalikan pada harga awal.

"Fraksi Gerindra ingin pemerintah mencabut kebijakan itu (kenaikan harga BBM bersubsidi) dan mengembalikan pada harga semula," kata Ketua Fraksi Gerindra di DPR Ahmad Muzani di ruang rapat fraksi Gerindra, Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan keputusan pemerintah itu bukan saja tidak tepat namun jauh dari harapan rakyat seperti yang disampaikan Jokowi-JK saat kampanye Pemilu Presiden.

Ahmad menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi diambil saat harga minyak dunia menurun saat ini yaitu 73,6 dolar AS per barel sedangkan pagu BBM dalam APBN 2014 sebesar 105 dolar AS per barel.

"Masyarakat internasional sedang berpesta menikmati harga BBM yang murah dan beberapa negara seperti Malaysia, Tiongkok, dan AS menurunkan harga BBM dalam negeri, namun kenapa Indonesia tidak," tegasnya.

Dia mengatakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena kurs rupiah yang melampaui ambang batas APBN yaitu Rp11.600, sedangkan saat ini mencapai Rp12.000.

Ahmad Muzani menjelaskan perbedaan kurs dari Rp11.600 menjadi Rp12.000 hanya terpaut empat persen namun kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai 30 persen.

"Menurunkan kurs dengan menaikkan ekspor dan meningkatkan investasi belum dilaksanakan Presiden Jokowi sehingga kurs tidak pernah turun," ujarnya.

Selain itu menurut dia pemerintah terlihat tidak menyiapkan suatu perencanaan yang matang terkait dengan dampak kebijakan menaikkan BBM bersubsidi. Indikasinya, ujar Ahmad, program antisipasi kenaikan BBM di lapangan belum berjalan.

"Pemerintah tidak terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara baik dan masif terhadap masyarakat. Ada kesan pemerintah terburu-buru mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika