REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak terkait keamanan operasi hulu migas untuk ketahanan energi nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J Widjonarko melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan TNI AL dan AU.
"MoU ini harapannya membuat investor lebih tenang dan sangat terbantu menjalankan kegiatan operasinya di hulu. Keinginan pemerintah menaikkan produksi migas juga terjamin dari aspek keamanannya," ujar Widjonarko di Denpasar, Rabu (19/11).
Widjonarko mengatakan SKK Migas tak hanya memperluas keamanan dengan Polri dan TNI di lokasi yang sudah ada, melainkan fokus juga di titik terluar Nusantara. Misalnya, sebelah selatan yang berbatasan dengan Australia, utara sebelah kanan yang berdekatan dengan Ambalat, juga utara sebelah tengah dengan Kepulauan Natuna yang kontraknya akan segera ditandatangani.
SKK Migas, kata Widjonarko, mengharapkan hambatan investasi dan pelaksanaan kontrak secara konsisten bisa terwujudkan. Seluruh pihak yang menghambat operasional SKK Migas bisa mendapatkan pemahaman yang baik.
Gangguan keamanan sektor migas saat ini, kata Widjonarko, tak hanya soal penyelundupan, tapi juga illegal drilling. Banyak pihak yang membawa rig minyak sendiri, masuk ke satu daerah, melakukan pengeboran, dan menghasilkan minyak. Pelaku illegal drilling ini merugikan investor yang membawa modal dan teknologi canggih secara legal.
Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana mengatakan tantangan dan operasional sektor migas terus berubah. Oleh sebabnya, SKK Migas mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak dalam Security Summit SKK Migas-KKKS 2014 di Bali yang merupakan gelaran perdana.
"Hambatan dan ancaman di sektor hulu migas terus meningkat, baik bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sedang bereksplorasi atau sedang beproduksi," ujar Gde.
Sektor migas berkontribusi rata-rata 25-30 persen per tahun terhadap APBN. Khisis 2014, kontribusinya mencapai 29 persen.
Kondisi yang memengaruhi investasi migas bukan hanya dari segi keamanan, tapi juga perlakuan cukup berbeda yang diterima KKKS terkait pelaksanaan kontrak. Hambatan-hambatan ini juga menjadi topik pembahasan dalam Security Summit SKK Migas-KKKS di Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika