REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menyatakan kenaikan BBM sesungguhnya sudah diantisipasi sejak jauh hari.
Plt direktur utama Pertamina Muhammad Husen menyatakan, pihaknya telah memastikan kesiapan stok BBM di seluruh SPBU Pertamina demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan di Tanah Air. ''Patut disadari kuota BBM yang didistribusikan per wilayah distribusi niaga di kepulauan Indonesia didominasi untuk memenuhi kebutuhan Pulau Jawa dan Bali dengan alokasi 55,6 persen dari total kuota BBM (Premium, Kerosene, Solar) secara nasional,'' katanya di Jakarta, Selasa (18/11).
Husen mengatakan untuk wilayah Sumatra hanya mendapatkan 26 persen, diikuti Kalimantan 16,1 persen serta Nusa Tenggara 2,3 persen, Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Barat hanya mendapatkan 0,28 persen dan 0,25 persen dari total premium yang didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia.
''Saya optimistis seluruh jajaran Pertamina bekerja keras 24 jam untuk memenuhi kelancaran distribusi BBM yang telah dibebankan oleh BPH Migas,'' katanya.
Untuk masa mendatang, Husen mengatakan, tantangan Pertamina adalah bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan BBM dan bersama-sama terlibat dalam pengembangan energi terbarukan berharga murah.
''Pertamina dengan status BUMN yang memiliki beban profit sekaligus memikul beban berat yaitu menjamin ketersediaan bahan bakar. Selain itu, Pertamina dituntut berperan strategis di sisi distribusi. Sebagai wujud komitmen penuh bagi bangsa, untuk itu Pertamina menjamin distribusi bahan bakar minyak akan berjalan baik seperti biasa,'' tuturnya.
Meski demikian, Husen menegaskan, tugas menjamin ketersediaan bahan bakar tidak semata tugas Pertamina. Namun juga Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, dan BPH Migas.
Sementara itu terkait dengan tingginya beban subsidi di APBN membuat Pertamina sebagai negara harus berpikir ulang mengenai efisiensi energi nasional dan pengembangan energi terbarukan berharga murah. ''Pertamina dalam hal ini siap berperan,'' ujar Husen.
Untuk itu, Husen meminta, kepada Pemerintah melalui Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas yang baru dibentuk, dukungan keleluasaan untuk melakukan bisnis proses migas. ''Harapan kita nantinya peningkatan produksi migas dapat dicapai sesuai harapan pemerintah,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika