Selasa 11 Nov 2014 17:42 WIB

Kredit Infrastruktur Masih Bergantung Proyek Pemerintah

Rep: Dwi Murdaningsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Suasana pembangunan infrastruktur perkotaan Jakarta, Rabu (25/6).
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Suasana pembangunan infrastruktur perkotaan Jakarta, Rabu (25/6).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Bank-bank Indonesia berpotensi membiayai proyek-proyek infrastruktur. Pengamat Ekonomi Sri Adiningsih mengatakan sektor infrastruktur bisa menjadi kesempatan perbankan untuk meningkatkan kinerja lantaran rencana percepatan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di pemerintahan presiden Joko Widodo. Namun, menurut Sri, pertumbuhan kredit infrastruktur sangat tergantung dari keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya percepatan.

Pasalnya, bukan rahasia, proyek infrastruktur memerlukan waktu yang lama. Proyek infrastruktur selalu berjangka panjang dan dalam jumlah dana yang sangat besar. Bank-bank akan lebih aman membiayai infrastruktur melalui sindikasi. "Bank kita permodalannya cukup kuat, potensinya besar di sektor infrastruktur, tapi mungkin bank tetap akan lebih banyak kredit konsumsi seperti kredit rumah, mobil atau motor dan kredit investasi modal," ujar Sri, saat dihubungi, Selasa (11/11).

Sri mengatakan jika pemerintah serius menggarap dan mengejar proyek-proyek infrastruktur, bank-bank nasional menurutnya bisa mendukung. Apalagi jika banyak proyek kerjasama pemerintah swasta (Public privat partnership) yang memang dananya diperoleh bukan dari APBN. Skema PPP inilah yang jika bisa berhasil akan mampu meningkatkan kinerja kredit infrastruktur secara signifikan.  "Tapi ini memang tidak mudah karena terkait pembebasan lahan," katanya.

Menurut catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, kebutuhan anggaran infrastruktur 2015 mencapai sekitar Rp 320 triliun. Ada 25 proyek strategis yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi karena tidak bisa dibangun selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nilai 25 proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

Direktur Bisnis Banking BNI Krisna Suparto mengatakan jika banyak program bisa dijalankan pada pemerintahan baru, akan dapat meningkatkan porsi kredit korporasi termasuk di dalamnya kredit infrastruktur. BNI, kata dia bersama bank-bank lain juga berencana akan memeberikan kredit sindikasi untuk proyek infrastrur kelistrikan di tahun depan.

Komisioner Bank Central Asia (BCA) Cyrillus Harinowo mengatakan infrastruktur menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus BCA dalam menyalurkan kredit. Dia menyebutkan BCA telah memberikan kredit untuk jalan tol terpanjang di Indonesia yaitu Cikampek Palimanan. Masih ada pula beberapa proyek lain.

Kredit infrastruktur ini juga masuk dalam korporasi karena BCA memberikan kredit kepada perusahaan, dan perusahaan menggunakan dana tersebut untuk proyek. Di dalam negeri, proyek-proyek infrastruktur masih banyak diperlukan terutama untuk menurunkan biaya logistik. Dia juga tidak menampik jika pembangunan infrastruktur Indonesia memerlukan pendanaan dari asing karena proyek infrastruktur memerlukan dana yang begitu besar.

"Kita memang membutuhkan infrastruktur," ujar Harinowo, baru-baru ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement