REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemudahan pendanaan terutama dalam bentuk kredit sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia.
Selama ini kredit di sektor transportasi laut tak banyak dilirik oleh kalangan perbankan.
Menurut Kasubdit Pelabuhan Kementerian Perhubungan, Mauritz Sibarani, pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang baik di bidang pelabuhan.
Di samping itu diperlukan kebijakan khusus di bidang perbankan yang mendorong kredit di bidang ini. "Hari ini Menteri Perhubungan sedang mengumpulkan seluruh stakeholder di bidang perhubungan laut dan dalam waktu dekat akan ada kebijakan yang dikeluarkan terkait langakah-langkah kemenhub menarik minat swasta agar tertarik dengan investasi laut," kata Mauritz saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/11).
Ia menuturkan, ketidaktertarikan perbankan mengucurkan kredit di bidang transportasi alut karena jumlah pendanaan yang besar dan jangka waktu pengembalian yang relatif lama. Oleh karenanya harus ada aturan-aturan yang mengakomodir kemudahan kredit transportasi laut baik dari segi jaminan maupun tingkat bunga.
Sementara itu, Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Indarto Pamungkas menuturkan, per September 2014 perseroan telah total pembiayaan untuk sektor infrastruktur mencapai Rp 88,6 triliun. Sedangkan besarnya pembiayaan untuk infrastruktur transportasi sebesar Rp 1,18 triliun.
Pembiayaan untuk sektor infrastruktur tersebut mencapai 22 persen dari total portofolio perusahaan yang sebesar Rp 480 triliun. "Mandiri juga memberikan pembiayaan di sektor yang terakit dengan pelabuhan seperti perusahaan bongkar muat," kata Indarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
