REPUBLIKA.CO.ID, Masyarakat harus tetap bersiap dengan redenominasi. Cepat atau lambat, Indonesia akan melakukan penyederhanaan mata uang Rupiah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono menegaskan, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan menghentikan rencana redenominasi yang sudah dicanangkan oleh era Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami akan lanjutkan (redenominasi)," ujar Marwanto kepada Republika. (Baca: Siap-siap, Pemerintah Lanjutkan Wacana 'Redenominasi' Rupiah)

Pengamat Ekonomi Umar Juoro menilai redenominasi Rupiah tidak harus menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Pemerintah, kata dia, sebaiknya fokus terlebih dahulu  merealisasikan pengalihan subsidi  BBM.

"Redenominasi tidak mendesak. Yang harus jadi prioritas adalah BBM karena subdisinya terlalu besar sehingga membuat membengkaknya defisit transaksi berjalan," kata Umar.

Umar menambahkan, selain belum stabilnya kondisi ekonomi Indonesia, redenominasi bakal menjadi pembahasan  alot  karena masih ada perbedaan persepsi di kalangan DPR dan pemerintah. Di kalangan politisi, masih ada kekhawatiran bahwa redenominasi sama halnya dengan sanering (pemotongan nilai tukar uang) dan bakal menyebabkan inflasi.

"Kalau secara kebutuhan praktis, kita butuh redenominasi. Angka nol di mata uang kita banyak sekali. Tapi ini bisa ditunda," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika