REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi syariah Universitas Paramadina, Handi Risza mengatakan, nama-nama yang dipilih menjadi menteri di bidang ekonomi di kabinet kerja presiden Indonesia 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) adalah menteri yang semakin jauh dari harapan berpihak ke ekonomi syariah.
Kecuali nama Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia Bambang Brodjonegoro yang diharapkan masih memperhatikan ekonomi syariah. “Saya sebenarnya sudah membayangkan Darmin Nasution yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (menko perekonomian) karena telah memiliki rekam jejak di pajak, Bank Indonesia (BI), ekonomi mikro, maupun makro, tetapi ternyata bukan. Saya rasa itu kurang tepat,” ujarnya kepada ROL, di Jakarta, Ahad (26/10) malam.
Ia mempertanyakan, kenapa harus Sofyan yang harus dipilih. Ia menduga menjadi Menko Perekonomian karena menjalin hubungan baik dengan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Begitu pula dengan nama Rini M Soemarno yang ditunjuk menjati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia semakin sanksi, apakah Rini benar-benar berpihak ke ekonomi syariah dan mau membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bank syariah pelat merah seperti yang telah diwacanakan selama ini. Begitu pula dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Meski Rahmat diakuinya profesional, tetapi ia belum memiliki pengalaman di pemerintahan.
Menurutnya, tidak ada nama yang menjadi jaminan (berpihak ke ekonomi syariah). Ia meminta Jokowi menjelaskan ke publik kenapa orang-orang itu akan menjabat menteri adalah nama-nama profesional dan pemilihan kabinet itu.
“Kecuali pak Bambang yang pernah menduduki posisi terkait seperti di Badan Keamanan Fiskal (BKF) dan kini sekarang di Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI),” ujarnya.
Kini, ia memilih untuk wait and see terhadap kinerja Jokowi dan menteri-menterinya. Ia memberikan waktu selama tiga bulan kepada pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan janji-janjinya yaitu pendirian negara dengan konsep trisakti, termasuk di ekonomi syariah. “Segera ajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014. Jokowi harus tegas mengajukan APBN-P,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika