REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pengamat pertanian Khudori mengemukakan pendapat setidaknya ada empat langkah yang harus dilakukan Presiden Jokowi untuk mencapai swasembada pangan. Langkah-langkah tersebut meliputi introduksi teknologi, perluasan lahan, peningkatan produktivitas, dan reformasi kelembagaan.
Upaya pertama yang harus dilakukan menurut Khudori adalah mengintroduksi teknologi. Langkah ini dipandang mampu meningkatkan produksi pangan dalam jangka pendek. "Yang paling penting adalah menekan angka kehilangan panen agar produksi dapat bertambah dalam waktu singkat," kata Khudori saat dihubungi Republika, Senin (20/10).
Kedua, lanjutnya, adalah dengan memperluas lahan produksi tanaman pangan. Selama ini lahan produksi tanaman pangan sangat terbatas. Antar komoditas terdapat kompetisi pemakaian lahan sehingga peningkatan produksi satu komoditas mengakibatkan penurunan komoditas yang lain.
Langkah perluasan ini menurut Khudori cocok untuk rencana jangka panjang, terutama untuk produksi padi. Karena, untuk membuat sebuah ekosistem sawah yang stabil dibutuhkan waktu 3-4 tahun.
Khudori meyakini untuk jangka menengah Jawa masih menjadi basis produksi tanaman pangan. "Terlalu berisiko jika basis produksi pangan dipindahkan ke luar Jawa dalam waktu singkat karena Jawa masih menjadi yang terbaik dalam hal kesuburan tanah," tuturnya.
Lebih lanjut Khudori menambahkan perluasan lahan ke luar Pulau Jawa memerlukan biaya yang besar dan tak cukup diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Agar produktivitas tanaman di luar Jawa dapat menyamai Jawa dibutuhkan rekayasa teknologi dan penemuan varietas-varietas unggul. Peningkatan produktivitas ini, kata Khudori, juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Konsekuensinya, pemerintah Jokowi harus menyediakan anggaran besar agar perluasan lahan dan peningkatan produktivitas mampu mendongkrak produksi pangan. Khudori mengatakan politik anggaran yang selama ini dilakukan oleh SBY tidak bisa diteruskan. Karena meskipun anggaran besar tetapi yang bisa dimaknai sebagai upaya peningkatan produksi pangan masih sedikit.
Terakhir, adalah soal kelembagaan. Jika merujuk pada dewan pangan, organisasi ini terdiri atas 18 kementrian dan lembaga. Namun di antara 18 institusi tersebut tidak ada yang menjadi pionir dalam merumuskan kebijakan pangan. "Ini mengakibatkan tiap lembaga berjalan sendiri-sendiri," terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menata ulang struktur dewan pangan sehingga kebijakan yang menyangkut pangan lebih terintegrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika