REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sejumlah strategi jelang pergantian pemerintahan ditawarkan untuk merevitalisasi energi. Konsep Revolusi Energi dengan solusi tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu yang terpopuler.
"Saya akan melakukan tujuh program Revolusi Energi Indonesia agar bangsa ini terhindar dari krisis energi dan berdaulat di bidang energi," kata. Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia (KMI) Dr. Iwan Ratman, Rabu (15/10).
Konsep ini, menurutnya, sejalan dengan ajaran Trisakti Bung Karno untuk menciptakan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.
Iwan menjelaskan, konsep ini bila dipakai di tahun awal pemerintahan Jokowi-JK sangat ideal. Lantaran tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang bakal berdampak terhadap rakyat kecil.
“Sebagai solusinya adalah melaksanakan dua program yang dikerjakan secara parallel, yaitu program pengurangan konsumsi BBM dengan cara diversifikasi bahan bakar, baik BBG ataulListrik,” tegas Iwan.
Target capaiannya agar konsumsi BBM turun serta ada program peningkatan pasokan BBM, sehingga jurang antara kebutuhan dan pasokan BBM dalam negeri semakin tipis.
Iwan juga menjelaskan bahwa untuk program peningkatan pasokan BBM, selain membangun kilang pengolahan minyak yang baru, ia menyarankan untuk mengembangkan kilang Gas to Liquid (GTL) agar pemanfaatan sumber-sumber gas alam dapat maksimal.
"Kita ketahui bahwa cadangan gas alam kita saat masih cukup besar,98 TCF. Pemanfaatan teknologi GTL saat ini sudah semakin mature, sekarang sudah berkembang dengan menggunakan teknologi Homogenous Gas Oxidation Reactor (HGOR) yang lebih murah investasinya,” tegas salah satu kandidat Menteri ESDM ini.
Produk yang dihasilkan, kata Iwan, adalah bensin dengan angka oktan 95 serta solar dan dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan harga BBM bersubsidi saat ini yaitu sekitar Rp 6500/liter untuk besnin dan Rp. 5500/liter untuk solar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika