REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati, menilai, defisit anggaran saat ini tidak jelas. Pemerintah hanya menyebutkan anggaran mengalami defisit. Tetapi, penggunaan yang menyebabkan defisit itu tidak jelas.
Untuk meminimalisasi hal ini, lanjut Eni, pemerintahan baru mendatang harus lebih tegas lagi soal anggaran negara. Sebelum melakukan hal-hal teknis, Presiden terpilih Jokowi harus memiliki panduan soal anggaran. Selanjutnya, ada transparansi anggaran. "Selama ini, transparansi anggaran tidak ada," ujarnya.
Kemudian, bila negara ini ingin tidak defisit, maka banyak hal sederhana yang bisa dilakukan. Seperti, dalam anggaran rumah tangga. Jika tak ingin banyak berutang, maka solusinya harus berani kerja keras. Kerja keras tersebut, bisa mengoptimalkan penerimaan negara.
Seperti dari pajak. Pajak yang diterima negara saja besarannya masih 12 persen. Harus digenjot lagi. Bisa juga menggali potensi dari sumber daya alam untuk menambah deviden negara.
Opsi selanjutnya supaya tidak defisit, yakni mengencangkan ikat pinggang. Jangan sampai pemerintahan itu boros. Saat ini saja, anggaran untuk rapat di seluruh kementerian saja mencapai Rp 36 triliun.
Seharusnya, hal itu bisa diminimalisasi. Anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu //urgen// bisa dikurangi. Misalkan, untuk rapat, promosi, workshop dan perjalanan dinas luar. Banyak hal yang sebenarnya bisa dihemat.
"Makanya, kami berharap pemerintahan Jokowi nanti mampu membuat gebrakan baru yang lebih tegas dan transparan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika