REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan dalam menangani kawasan kumuh Kementrian telah melakukan tiga metode pendekatan. Ketiga pendekatan yang dilakukan yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha.
Melalui program bina manusia pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih. Permukiman adalah salah satu faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat. "Orang yang tinggal di habitat yang bersih dan manusiawi diharapkan tumbuh menjadi generasi yang baik dan tertib," kata Djoko saat ditemui wartawan usai membuka acara Youth Habitat Forum di Jakarta, Senin (6/10).
Dituturkan Djoko, UUD 1945 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak memperoleh tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak tersebut diartikan sebagai lingkungan yang bersih dan sehat.
Akan tetapi, lanjutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Oleh karenanya pemahaman masyarakat akan lingkungan yang sehat harus semakin digalakkan. Menurut data Kementerian PU, satu dari delapan warga Indonesia tinggal di permukiman kumuh.
Pendekatan kedua berupa bina lingkungan yang menekankan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap baik. Djoko mengatakan ciri-ciri lingkungan yang kumuh antara lain akses jalan becek, belum ada manajemen sampah yang teratur, serta kesulitan mengakses air bersih dan sanitasi.
Pendekatan ketiga adalah bina usaha atau bina ekonomi yang memberikan akses permodalan kepada masyarakat. Pemerintah bersama LSM bekerja sama menggulirkan kredit kepada masyarakat. "Kalau masyarakat sadar dan pintar tentu ekonomi berjalan," imbuh Djoko.
Peringatan Hari Habitat Dunia tahun ini, kata Djoko, menjadi momentum strategis untuk mengajak seluruh stakeholders terkait berpartisipasi mengurangi luasan kawasan kumuh. Di samping itu lewat tema Voice from Slum pemerintah berupaya menjaring aspirasi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh.
Dalam rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia Kementrian PU akan berdialog dengan masyarakat di kawasan kumuh. "Kami ingin dengar pendapat mereka mengenai upaya apa yang diharapkan untuk menangani permukiman kumuh," pungkas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
