REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Serikat Petani Indoensia (SPI) menilai, Indonesia telah mengalami darurat impor. Hampir semua bahan pangan serba impor. Seperti, beras, gula, jagung, kedele, sampai bawang putih. Dengan kondisi ini, Indonesia tak lagi memiliki kedaulatan pangan.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih meminta pemerintahan baru bisa mengendalikan impor bahan pangan. Karena, merujuk pada UU 18/2012, impor itu dilakukan jika kondisinya terpaksa dan darurat. Akan tetapi, UU tersebut mandul.

"Ruh dari UU itu harus dikembalikan lagi," ujarnya, kepada //Republika//, akhir pekan kemarin.

Pihaknya menilai, penyebab Indonesia ketergantungan akan impor, karena kurang seriusnya pemerintah dah upaya meningkatkan produksi pertanian. Padahal, bila dioptimalkan lahan pertanian dalam negeri bisa mencukupi untuk kebutuhan pangan.

Dengan kondisi itu, pihaknya akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk, supaya bisa merealisasikan salah satu janjinya. Yakni, akan membagikan lahan seluas 9,6 juta hektare kepada petani.

Petani yang dimaksud, yakni mereka yang benar-benar tak memiliki lahan namun, punya keinginan untuk bercocok tanam. Cara ini, dinilai bisa meminimalisasi masalah ketahanan pangan.

"Pemerintahan baru, harus tegas dalam membatasi impor," ujarnya.

Pengamat Pertanian dari IPB, Arief Daryanto, mengatakan, kedaulatan pangan harus dikembalikan lagi. Pasalnya, pangan merupakan persoalan yang serius. Indonesia memiliki sekitar 250 juta penduduk. Seluruh penduduk, membutuhkan pangan.

"Harus ada jaminan ketersediaan pangan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika