REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi menilai kenaikan tarif barang sah-sah saja dilakukan oleh perusahaan logistik. Hanya saja kenaikan tarif pengiriman barang harus diimbangi perbaikan armada oleh perusahaan ekspedisi.
Kepala ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti mengatakan saat ini banyak perusahaan yang masih mengabaikan kualitas kendaraannya. “Masih ada yang mengoperasikan truk-truk tua yang harusnya sudah tidak layak jalan,” terang Destry saat dihubungi ROL, Ahad (7/9).
Kendaraan-kendaraan tua yang masih beroperasi, justru boros bahan bakar. Sehingga menghamburkan kuota BBM bersubsidi. Di sisi lain, jika pemerintah memangkas subsidi BBM maka akan lebih baik jika dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Destry menyebut, mahalnya tarif pengiriman barang selain karena harga BBM juga karena konektivitas antar wilayah belum baik. Jika anggaran untuk memperbaiki jalan ditingkatkan, lanjutnya, maka hal itu menjadi kompensasi atas naiknya harga BBM.
“Dalam jangka pendek kenaikan tarif akan menimbulkan gejolak, tapi untuk jangka panjang ekonomi akan lebih efisien karena perusahaan akan memilih transportasi yg baik,” jelasnya. Menurut Destry, konektivitas antar wilayah di Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara ASEAN lain.
Biaya logistik di Indonesia mengambil proporsi 27 persen dari total APBN. Singapura masih menduduki peringkat pertama disusul Malaysia. “Indonesia bahkan masih ada di bawah Vietnam dalam hal konektivitas,” terang Destry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika