REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) menyatakan siap untuk mengambil alih program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Khususnya jika Pemerintah baru tidak akan melanjutkan program tersebut.

Karena, KUR adalah kredit yang diberikan oleh perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang feasible tapi belum bankable. Direktur UMKM BRI Djarot Kusumayakti mengatakan, KUR diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.

"Setelah berjalan 6 tahun, kita lihat bahwa produk ini oke di lapangan. Kalau beliau (presiden baru) tidak berkenan ya kami mohon izin untuk mengambil jadi produk BRI," ujar Djarot, Rabu (3/9) petang. Ia mengatakan, BRI telah terlanjur nyaman menyalurkan KUR.

Alasannya, produk KUR telah jalan di lapangan dan BRI terlanjur melakukan investasi jangka panjang. BRI saat ini telah memiliki 10.060 outlet KUR dengan sumber daya manusia (SDM) untuk marketing sebanyak 22 ribu dan administrasi sebanyak 6 ribu orang.

Menurutnya, KUR memiliki potensi pendapatan yang baik. "Pendapatannya inflownya tinggi, tapi outflownya juga tinggi," ujar Djarot.

Ia optimistis dapat mencapai target penyaluran KUR sebesar Rp 30 triliun tahun ini. BRI merupakan penyalur KUR terbesar dengan total plafon mencapai Rp 105,15 triliun yang terbagi menjadi KUR ritel dan KUR mikro.

KUR ritel memiliki plafon sebesar Rp 19,5 triliun dengan outstanding kredit sebesar Rp 7,5 triliun. Jumlah debitur KUR ritel mencapai 111.413 UMK dengan rata-rata kredit Rp 175 juta per debitur dan NPL sebesar 3,7 persen.

Sementara itu, KUR mikro memiliki plafon sebesar Rp 85,6 triliun dengan outstanding kredit sebesar Rp 22,9 triliun. Jumlah debitur KUR mikro mencapai 10.536.349 UMK dengan rata-rata kredit Rp 8,1 juta per debitur dan NPL sebesar 2,2 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika