REPUBLIKA.CO.ID, DILI -- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2013. Juga akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Hotel Timor, Dili, Timor Leste, Selasa (26/8) malam. Keterangan disampaikan terkait adanya berita permintaan pihak tertentu agar pemerintahan SBY melakukan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

"Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tesebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi," kata Chairul Tanjungseperti dikutip dari website http://presidenri.go.id.

Chairul mengingatkan bahwa pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan BBM. Bahkan tahun 2005 sempat menaikan sampai 140 persen. Tahun 2013 lalu juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. "Kenaikan tersebut tentu memberatkan masyarakat, apalagi awal 2014 pemerintah SBY juga baru menaikan kembali TDL. Dan dalam waktu dekat, atas permintaan Pertamina, harga gas elpiji 12 kg akan dinaikkan. Tentu akan menjadi beban berat untuk masyarakat," Chairul menambahkan.

Oleh karenanya, pemerintah tidak akan melakukan tambahan beban lagi terhadap masyarakat. "Bukan berarti pemerintah sekarang tidak berani menaikkan harga BBM, atau ada yang bilang, jangan sampai (kenaikan) BBM diserahkan pada pemerintah yang akan datang," ujar Menko Perekonomian.

Setiap terjadi kenaikan BBM, lanjut Chairul, akan memacu terjadinya inflasi dan tentunya kenaikan angka kemiskinan. "Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat," jelas Chairul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika